HARTA WAQAF

1. Pendahuluan.

Harta waqaf yang pertama kali dicontohkan Rasululloh adalah tanah Bani Nadhir yang dilepaskan pemiliknya karena memilih meninggalkan Medinah setelah menghianati Nabi pada perang Uhud. Tanah milik mereka yang ditinggalkan itu berdasarkan petunjuk Al Qur’an Surat Al Hasyr ayat 7 dapat dibagikan. Bagian Nabi dari seorang rabbi Bani Nadhir dijadikan tanah sedekah yang merupakan tanah waqaf yang pertama dalam sejarah Islam.

Dari contoh tersebut diatas, harta waqaf mempunyai legitimasi agama yang kuat dan mempunyai nilai ibadah yang memberikan pahala besar.  Dengan dorongan motivasi seperti ini maka pemberian harta waqaf menjadi berkembang didalam masyarakat Islam diseluruh dunia dan telah memberikan sumbangan yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan sosial terutama dalam bentuk masjid, madrasah, rumah sakit, air minum, santunan kepada fakir miskin, dan lain-lain.

Makalah ini ingin membahas pengelolaan harta waqaf agar dapat memberikan hasil yang optimum sesuai dengan tujuan pemberinya dan bagi kepentingan masyarakat luas.

2. Karakteristik harta waqaf dan implikasinya.

Contoh yang diberikan Rasulullah menunjukkan dengan jelas sifat atau karakter dari harta waqaf tersebut, yaitu bersifat yang secara alami awet (durable). Implikasi dari sifat harta yang demikian ini adalah bahwa prioritas pendapatan hasil pengelolaan akan diberikan kepada upaya untuk menjaga dan memelihara kelestarian harta waqaf tersebut agar dapat tetap langgeng memberikan hasil. Pemberian imbalan kepada pengelola waqaf merupakan prioritas kedua dan apabila masih ada sisa pendapatan, baru kemudian diberikan kepada amanat pemberi waqaf atau waqif. Karakteristik kedua dari harta waqaf yang dicontohkan Rasulullah adalah pada bentuknya yaitu hampir seluruhnya berupa harta tetap seperti tanah dan bangunan. Untuk mengembangkan harta waqaf ini agar dapat menghasilkan (produktif) diperlukan masukkan (input) berupa faktor produksi dan manajemen, namun untuk mendapatkan faktor produksi yang diperlukan kebanyakan Pengelola Harta Waqaf tidak mempunyai cukup modal. Untuk keperluan pemeliharaan pengelola tidak dibolehkan menjual sekecil apapun dari harta waqaf tersebut. Konsekuensi dari karakter harta waqaf dan keterbatasan kemampuan pengelola yang demikian itu adalah bahwa untuk mengembangkan harta waqaf pada waktu itu pengelola dapat meminjam uang untuk membeli benih dan pupuk, serta membayar upah pekerja tetapi apabila tidak ada pekerja yang dapat menggarap tanah maka kebanyakan harta waqaf yang ada hanya dikontrakkan (Al-Hukr) atau disewakan (Haqq Al-Ijaratain).

            Inovasi untuk optimalisasi pendapatkan harta waqaf berkembang sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan Islami dalam waktu dua puluh tahun terakhir ini. Sebagaimana dimaklumi, model pembiayaan lembaga keuangan Islami menganut tiga prinsip yaitu prinsip kerja sama bagihasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa menyewa (leasing), sedangkan model pembiayaan yang biasa dilakukan atas harta waqaf adalah murabaha, istisnaa, ijarah, dan mudharabah. Apabila ada lebih dari satu pemodal, maka dimungkinkan juga adanya musyarakah diantara para pemodal tersebut (syarikat al milk).

Bentuk pisik harta waqaf kemudian juga didiversifikasi dengan memasukkan harta gerak kedalam pengertian harta waqaf. Namun demikian para ahli fiqih Muslim lebih condong hanya membolehkan dalam bentuk harta tetap yang dapat dijadikan harta waqaf karena awet (durable) dan lebih sesuai dengan sifat alami waqaf. Dalam pandangan ahli fiqih mashab Hambali, bentuk harta gerak tidak cocok untuk dijadikan harta waqaf, sedangkan ahli fiqih mashab lainnya membolehkan bentuk harta gerak asal saja harta itu dapat dijadikan tahan lama (durable).

            Dari penelusuran sejarah optimalisasi harta waqaf, kita hanya menemukan penggabungan harta waqaf berbetuk realestate yaitu tanah dan bangunan dengan harta waqaf berbentuk dana. Hingga saat ini belum dikemukan contoh penggabungan harta waqaf berbentuk dana abadi dengan harta waqaf berbentuk dana abadi lainnya. Upaya untuk mengembangkan harta waqaf berbentuk dana abdi keluar sector riel yang baru kemudian hasilnya saja yang disalurkan ke suatu harta waqaf yang lain, kiranya masih memerlukan studi yang mendalam.

3. Pembentukan Dana Waqaf diluar hibah masyarakat.

Bentuk pertama dana waqaf diluar hibah masyarakat adalah dari pendapatan sewa (Haqq Al-Ijaratain) dan kontrak (Al-Hukr). Sebagian pendapatan dari sewa dan kontrak ini dipergunakan untuk pemeliharanaan, sebagian lagi disalurkan untuk kegiatan-kegiatan dakwah dan sebagian lagi diinvestasikan kembali kedalam harta waqaf semula untuk meningkatkan nilai sewa atau kontrak. Dengan meningkatnya nilai sewa atau kontrak tanah dan bangunan harta waqaf, maka Pengelola Harta Waqaf dapat membentuk dana waqaf yang dapat diinvestasikan kedalam berbagai alternatif investasi.

Hasil ijtihad yang telah berkembang dalam dua puluh tahun belakangan ini di seluruh dunia adalah munculnya harta waqaf dalam bentuk dana yang diabadikan (endowment fund) sebagai deposito pada lembaga-lembaga keuangan Islami, misalnya : dana abadi yang dikelola oleh Liga Dunia Muslim dan Dana Waqaf (Waqf Fund) yang dikelola oleh Islamic Development Bank (IDB) di Saudi Arabia. Harta waqaf serupa juga muncul di Sudan sepuluh tahun yang lalu. Dengan adanya harta waqaf dalam bentuk dana, maka harta waqaf dalam bentuk tanah dan bangunan memperoleh peluang untuk berkembang dengan memasuki perjanjian kerjasama dengan pengelola Dana Waqaf.

            Asal-usul Dana Waqaf juga berkembang dari yang semula merupakan dana hasil pengelolaan harta waqaf yang telah ada ke dana yang berasal dari luar harta waqaf yang telah ada. Pembentukan Dana Waqaf dari luar harta waqaf yang telah ada terutama yang dicontohkan IDB merupakan fenomena yang menarik. Menurut laporan yang tercantum pada IDB Annual Report 1417H (1996-1997) Dewan Gubernur IDB telah mengesahkan pembentukan suatu Dana Waqaf berdasarkan Resolusi No. BG/3-417 dan mulai efektif dari 1 Muharam 1416H. Pembentukan dana waqaf diambil dari seluruh assets yang masih bebas (uncommitted) dari Rekening Khusus (Special Accounts) IDB. Selanjutnya disebutkan bahwa sejak 1407H (1986/87), IDB telah mengabil langkah secara bertahap mengganti Deposito Tetap (Fixed Deposit) pada bank-bank konvensional dengan investasi yang cocok (compatible) dengan syariah. Dilaporkan pada paragrap lain, bahwa selama 1417H pendapatan bersih yang berasal dari Deposito Konvensional dan penempatan lainnya mencapai ID 22,6 juta atau US$. 31 juta. Hal ini menunjukan indikasi bahwa IDB telah membentuk Dana Waqaf yang dananya berasal dari bunga yang diterima atas Deposito pada bank-bank konvensional.

Selain dari pada itu di Bangladesh telah muncul inovasi baru dari harta waqaf yang tidak berupa tanah dan bangunan tetapi berupa uang tunai yang diabadikan dalam deposito waqaf pada Social Investment Bank Ltd (SIBL). Pemberi waqaf tunai diberi semacam “Sertifikat Waqaf” dan bank yang menerima deposito waqaf. Pada Sertifikat waqaf dicantumkan jumlah dana yang diwaqafkan dan kepada siapa hasil pengelolaan dana disalurkan.

4. Proyek-proyek waqaf.

Adanya dana yang berasal dari hibah masyarakat (zakat, Infaq, shadaqah) dan kemudian diinjeksikan kedalam tanah dan bangunan harta waqaf untuk mengoptimalkan fungsinya merupakan suatu kegiatan yang sudah berjalan cukup lama. Tetapi apabila dana yang diinjeksikan itu berasal dari suatu lembaga yang mengelola dana waqaf atau lembaga pembiayaan, maka hal ini merupakan hal yang baru dan biasanya akan menyangkut berbagai persyaratan formal.

            Menurut Zarka (Juni 1994), secara konsepsional proyek waqaf dapat dibedakan menjadi dua katagori, yaitu : proyek penyedia layanan seperti proyek sekolah gratis bagi yang tidak mampu, dan proyek penghasil pendapatan seperti pusat pembelanjaan yang menghasilkan sewa. Kedua macam proyek tersebut memerlukan persyaratan tertentu untuk dapat mencapai tujuannya. Untuk katagori proyek penyedia jasa, tujuan proyek akan tercapai apabila pelayanan yang disediakan dapat dimanfaatkan secara efektif oleh mereka yang betul-betul membutuhkan atau menghasilkan social benefit, sedang untuk katagori proyek penghasil pendapatan tujuan proyek akan tercapai apabila pendapatan yang dihasilkan melebihi target yang ditetapkan diatas biayanya atau menghasilkan commercial benefit.

            Bagaimanapun untuk menjamin kelanggengan harta waqaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana pemeliharaan diatas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku baik pada proyek penyedia jasa maupun pada proyek penghasil pendapatan, sehingga dengan demikian pada proyek penyedia jasa pun diperlukan persyaratan menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan. Sebagaimana diketahui tanah saja atau bangunan saja tidak akan menghasilkan seperti yang diharapkan apabila tidak diolah dengan pengairan, pupuk, bibit, dan pemeliharaan. Inilah biaya yang nyata-nyata harus dikeluarkan atau disebut juga sebagai investasi atau penanaman modal. Sedangkan hasilnya setelah melalui proses investasi adalah pendapatan yang diharapkan dapat menutup biaya investasi dan pemeliharaannya. Hitungan pendapatan yang diharapkan inilah yang menjadi kajian studi kelayakan ekonomi suatu proyek harta waqaf.

            Seperti lazimnya sebuah studi kelayakan ekonomi maka proyek yang layak untuk penanaman modal adalah yang dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari biaya investasi dan pemeliharaannya.

            Uraian diatas memberikan kesan tentang adanya dua jenis harta yang bergabung kedalam satu proyek untuk meningkatkan pelayanan dan melestarikan pelayanan harta waqaf itu. Jenis harta waqaf yang pertama adalah berupa harta tetap (tanah dan bangunan) sedang harta kedua berupa dana investasi yang mungkin berasal dari zakat, Infaq, shadaqah masyarakat, Dana Waqaf, dan lembaga pembiayaan. Sebagaimana disebutkan dimuka, ada inovasi baru dimana dana dari masyarakat yang tidak ditanamkan langsung kedalam harta waqaf berupa harta tetap tetapi diinvestasikan kedalam bentuk “dana abadi” berupa deposito mudharabah pada bank syariah. Bank syariah inilah yang kemudian melakukan pembiayaan ke proyek-proyek waqaf serta menyalurkan hasilnya sesuai kehendal waqif.

5. Model pembiayaan Islami untuk proyek waqaf.

Tujuan membiayai proyek waqaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta waqaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani.

Menurut Monzer Kahf gagasan menyisihkan sebagian pendapatan waqaf untuk merekonstruksi harta gerak waqaf atau untuk meningkatkan modal harta tetap waqaf  tidak dibahas dalam fiqih klasik. Oleh karena itu Kahf (march 2-4, 1998) membedakan pembiayaan proyek waqaf kedalam model pembiayaan harta waqaf tradisional dan model pembiayaan baru harta waqaf secara institusional.

a. Model-model pembiayaan proyek waqaf tradisional.

Dalam model pembiayaan harta waqaf tradisional, buku fiqih klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekonstruksi harta waqaf, yaitu : Pinjaman, Hukr (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran lump sum yang cukup besar dimuka), Al-ijaratain (sewa dengan dua pembayaran), menambah harta waqaf baru, dan penukaran penggati (subsitusi) harta waqaf. Dari kelima model ini hanya penambahan harta waqaf baru yang menciptakan penambahan pada modal waqaf dan peningkatan kapasitas produksi. Sedang empat model yang lain lebih banyak kepada membiayai operasional dan mengembalikan produktifitas semula harta waqaf.

1) Pembiayaan waqaf dengan menciptakan harta waqaf baru untuk melengkapi harta waqaf yang lama.

Contoh pertama dari pembiayaan dengan menciptakan harta waqaf baru untuk melengkapi harta waqaf yang lama adalah waqaf air minum yang dilakukan oleh Usman pada masa Rasulullah SAW. Dimotivasi oleh Rasulullah SAW., Usman mampu membeli sumber air Ruma yang semula hanya diberikan sebagian, tetapi kemudian pemiliknya setuju menjual lagi sebagian yang lain. Contoh lainnya adalah perluasan masjid Nabi SAW di Madinah yang diperluas selama periode pemerintahan Khalifah Umar, Usman, Bani Umayah, dan Bani Abbasiyah. Setiap perluasan mewakili penambahan pada harta waqaf yang lama. Contoh lain dari penambahan harta waqaf  terlihat pada penyediaan fasilitas baru berupa air, listrik, dan system pendingin atau pemanasan.

            Sejarah Islam telah menyaksikan jenis pembiayaan dengan menambah harta waqaf baru pada harta waqah yang lama, seperti pada masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, univesitas, kuburan, dan lain-lain. Pembiayaan seperti ini mudah dianggap sah karena dibangun dan ditanamkan pada harta yang sudah berstatus waqaf.  Waqaf dalam bentuk buku atau al Quran baru sebagai tambahan dari yang sudah ada di perpustakaan dan di masjid juga sudah merupakan praktek umum diseluruh dunia Islam.

2) Pinjaman untuk membiayaan kebutuhan operasional harta waqaf.

Pinjaman untuk membiayai biaya operasional dan biaya pemeliharaan untuk mengembalikan fungsi semula waqaf sudah biasa dilakukan. Syarat yang biasanya harus dipenuhi sebelumnya untuk dapat melakukan pinjaman adalah mendapat izin dari Hakim Pengawas. Kita biasa jumpai dalam buku fiqih misalnya pembahasan tentang  pinjaman untuk membeli benih dan pupuk, serta upah pekerja yang diperlukan. Juga tentang pinjaman yang dilakukan untuk merekonstruksi atau membangun kembali harta waqaf yang telah rusak atau terbakar.

Dalam praktek, sumber pinjaman bisa diperoleh dari perorangan maupun dari kelembagaan. Untuk pembiayaan dari kelembagaan dapat diperiksa Tabel Pembiayaan yang diberikan oleh Islamic Development Bank (IDB) dari sumber Dana Waqafnya, dibawah ini :

Tabel 1

Pembiayaan yang diberikan IDB

URAIAN 1396 H -1416 H 1421 H 1396 H – 1421 H
PROYEK JUMLAH PROYEK JUMLAH PROYEK JUMLAH
Operasi Biasa 698 2875,52 112 639,83 1176 6531,52
Peradagangan 979 8378,21 115 1323,72 1355 12248,41
Dana Waqaf 585 350,76 47 10,51 843 414,00

Sumber : Diolah dari IDB Annual Report 1421 H ( 2000 – 2001 M)

3)Penukaran pengganti (Subsitusi) harta Waqaf

Model subsitusi berarti suatu pertukaran harta waqaf yang satu dengan yang lain yang paling tidak memberikan pelayanan atau pendapatan yang sama tanpa perubahan peruntukan yang ditetapkan pemberi harta waqaf. Oleh karena itu secara prinsip subsitusi tidak menimbulkan peningkatan harta waqaf dalam kondisi pasar normal. Konsekuensinya subsitusi bukanlah model pembiayaan. Namun karena karakter yang unik dari harta waqaf, dimana khususnya tidak dapat dijual maka kadang-kadang subsitusi berakhir dengan peningkatan pelayanan yang disediakan. Contoh klasik dari hal ini adalah pertukaran bangunan sekolah di wilayah yang jarang penduduk dengan bangunan sekolah di wilayah yang padat penduduk.

            Lebih lanjut apabila sebagian subsitusi telah ditentukan sebagai suatu cara pembiayaan terutama bagi tanah diperkotaan yang harganya untuk sebagian harta waqaf saja telah mencukupi untuk mendirikan sebuah gedung diatas sebagian tanah yang lain maka subsitusi ini dapat meningkatkan pendapatan.

            Bicara secara ekonomis, subsitusi apakah seluruhnya atau sebagian tidak menambah nilai modal harta waqaf walaupun mungkin dapat menambah pendapatan karena kemungkinan menganggurnya harta waqaf sebelum subsitusi. Lebih lanjut, subsitusi hanya mungkin dilakukan karena diketemukannya kegunaan baru dari harta waqaf yang tidak diketahui sebelumnya terutama pada tanah di kota metropolitan yang dapat digunakan untuk gedung bertingkat dibandingkan dengan bangunan tua satu lantai sebelumnya.

            Model subsitusi secara mudah dapat menyediakan dana likuid yang diperlukan untuk kegiatan operasional harta waqaf. Pada kasusu tertentu subsitusi juga dapat meningkatkan pelayanan dari harta waqaf, khususnya apabila penggunaan harta waqaf yang baru terjadi karena adanya perubahan teknologi dan/atau  demografi.

4) Model pembiayaan Hukr (sewa berjangka panjang dengan lump sum pembayaran dimuka yang besar)

Model pembiayaan ini diciptakan oleh fukaha (ahli fiqif) untuk mensiasati larangan menjual harta waqaf. Dari pada menjual harat waqaf, Nazer (pengelola) dapat menjual hak untuk sepanjang jangka waktu sewa pada suatu nilai nominal sewa secara periodic. Hak dijual untuk suatu jumlah lump sum yang besar dibayar dimuka. Pembeli dari hak sewa berjangka panjang dapat membangun tanah waqaf dengan menggunakan sumbernya sendiri atas risiko sendiri sepanjang ia membayar sewa secara periodic kepada pengelola. Istilah Hukr berarti monopoli atau secara eksklusif. Hak eksklusif ini mungkin untuk suatu periode yang lama yang biasanya melebihi ukuran hidup normal alami manusia atau mungkin juga bersifat tetap. Ini merupakan salah satu contoh dari hak keuangan yang dapat dipasarkan, misalnya : dijual lagi, diwariskan, dihadiahkan, dan lain-lain.

Dari sudut pandang pengelola harta waqf, sebenarnya dalam memperoleh nilai waqaf yang diterima dari Hukr dalam bentuk lump sum dapat dipergunakan untuk memenuhi tujuan waqaf seperti memperbaiki masjid yang rusak dengan menjual hak ekslusif dari tanah pertanian adalah juga sebuah waqaf untuk membiayai masjid. Oleh karena menjual hak ekslusif tidak dianggap menjual harta waqaf, maka pengelola tidak disyaratkan untuk menempatkan harga yang diperoleh kedalam suatu harta yang sama seperti halnya pada kasus subsitusi. Pendekatan memobilisasi dana likuid ini mempertahankan hak waqaf memperoleh sewa secara periodic yang biasanya dalam bentuk nominal dan dilakukan selama periode eksklusif.

Model pembiayaan Hukr mungkin menjadi salah pakai yaitu apabla harga eksklusif dipergunakan untuk biaya operasional karena Hukr mengurangi pendapatan waqaf diwaktu yang akan datang. Namun demikian apabila harga lump sum ekslusif diperguanakan untuk membeli harta produktif baru sebagai suatu waqaf maka alairan pendapatan akan tetap seperti semula atau bahkan meningkat. Dengan kata lain modelnya sendiri netral sedang aplikasinya dapat memberikan akibat negatif dari sudut pandang tujuan waqaf.

            Jika model Hukr dipergunakan dalam kondisi pasar normal dan jika harga eksklusif dipergunakan sedemikian rupa sehingga mempertahankan semangat keabadian harta waqaf, maka model ini harus dianggap netral dan dapat dipergunakan untuk menjamin perolehan likuiditas yang diperlukan untuk membangun suatu harta waqaf. Karena itu criteria untuk dapat diterimanya model ini tidak tergantung pada jumlah sewa periodiknya berapapun kecilnya tetapi pada keadilan dalam praktek dan pemanfaatan akhir dari lump sum yang dihasilkan dengan menjualhak ekslusif.

5) Model Pembiayaan Ijaratain (Sewa dengan Duakali Pembayaran).

            Model Ijaratain menghasilkan sewa jangka panjang yang terdiri dari dua bagian, yaitu : bagian pertama berupa uang muka lump sum yang besar untuk merekonstruksi harta waqaf yang bersangkutan, dan bagian kedua berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa. Model ini hampir serupa dengan Hukr bedanya pada ijaratain uang muka hanya boleh dipergunakan untuk merekonstruksi harta waqaf yang bersangkutan. Pada Ijaratain jelas bahwa harta waqaf dikontrakan setelah direkonstruksi sesuai dengan spesifikasi yang ditentuan dalam kontrak.

            Sebagian orang berpendapat bahwa model pembiayaan Ijaratain lebih jelak dari Hukr karena mengandung pengorbanan yang lebih banyak dipihak harta waqaf berupa syarat yang mengharuskan pembayaran tunai yang diterima dipergunakan untuk merekonstruksi sedang pada Hukr pembayaran tunai dapat dipergunakan untuk keperluan lain diluar harta waqaf yang bersangkutan, sementara itu pembayaran sewa periodic pada keduanya  kecil.

            Agrumentasi ini benar apabila kita mengasumsikan bahwa sewa  pada kedua model sama, tetapi pada keadaan pasar yang adil (fair) pembayaran periodic itu jelas tidak bisa sama karena adanya tambahan keadaan harta waqaf setelah direkonstruksi dari pembayaran lump sum. Karena itu tidak ada alas an untuk menganggap salah satunya lebih jelek atau lebih baik sepanjang secara praktis keduannya dibawah kondisi pasar yang adil.

            Akhirnya, suatu kasus khusus dari model ini disebut Al Mursad dimana pembayaran dimuka lump sum tidak secara hukum dianggap bagian dari sewa tetapi merupakan pembayaran dimuka oleh penyewa yang harus diperhitungkan terhadap sewa periodic yang disepakati setelah rekonstruksi.

Model-model pembiayaan baru untuk proyek waqaf secara institusional.

Dengan berkembangnya fiqih untuk transaksi keuangan dalam dua puluh tahun terakhir ini sejalan dengan tumbuhnya lembaga keuangan Islami, maka menjadi mudah menemukan model-model pembiayaan baru untuk proyek waqaf secara institusional. Karena itu model pembiayaan jaman sekarang ini tetap harus berdasarkan prinsip pembiayaan Islami yang telah dikenal dengan baik, yaitu prinsip berbagi hasil/risiko, prinsip jual beli, dan prinsip sewa.

Ada empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola waqaf memegang suatu hak eksklusif terhadap pengelolaan, seperti : Murabaha, Istisnaa, Ijarah, dan Mudharabah. Sebagai tambahan ada juga yang disebut berbagi kepemilikan atau Syariat Al Milk, dimana ada beberapa kontraktor yang berbagi manajemen, atau menugaskan manajemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan, disebut model berbagi hasil (output sharing) dan model Hukr atau sewa berjangka panjang.

1) Model Pembiayaan Murabahah.

Penerapan pembiayaan murabaha pada harta proyek mengharuskan Pengelola Harta Waqaf (Nazer) mengambil fungsi sebagai pengusaha (entrepreneur) yang mengendalikan proses investasi yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui suatu kontrak Murabaha sedangkan pembiayaannya datang dari suatu bank Islami. Pengelola Harta Waqaf menjadi penghutang (debtor) kepada lembaga perbankan untuk harga peralatan dan material yang dibeli ditambah mark-up pembiayaannya. Hutang ini akan dibayar dari pendapatan hasil pengembangan harta waqaf.

2)Model Istisnaa.

Model Istisnaa memungkinkan Pengelola Harta Waqaf untuk memesan pengembangan harta waqaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui suatu kontrak Istisnaa. Lembaga pembiayaan atau bank kemudian membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan Pengelola Harta Waqaf atas nama lembaga pembiayaan itu. Menurut Resolusi Islamic Fiqh Academi dari OKI, Istisnaa adalah sesuai dengan kontrak syariah dimana pembayaran dapat dilakukan secara ditangguhkan atas dasar kesepakatan bersama.

Model pembiayaan Istisnaa juga menimbulkan hutang bagi pengelola waqaf dan dapat diselesaikan dari hasil pengembangan harta waqaf dan penyedia pembiayaan tidak mempunyai hak untuk turut campur dalam pengelolaan harta waqaf.

3)Model Ijarah.

Model pembiayaan ini merupakan penerapan Ijarah dimana Pengelola Harta Waqaf tetap memegang kendali penuh atas manajemen proyek. Dalam pelaksanaanya, Pengelola Harta Waqaf memberikan izin yang berlaku untuk beberapa tahun saja kepada penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung diatas tanah waqaf. Kemudian Pengelola Harta Waqaf menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu yang sama dimana pada periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana (financer), dan menggunakannya untuk tujuan waqaf, apakah sebuah rumah sakit, atau sebuah sekolah, atau ruang sewa kantor, atau apartment. Pengelola harta waqah menjalankan manajemen dan membayar sewa secara periodikkepada penyedia dana. Jumlah sewa telah ditetapkan sehingga menutup modal pokok dan keuntungan yang dikehendaki penyedia dana. Pada akhir periode yang diiizinkan, penyedia dana akan memperoleh kembali modalnya dan keuntungan yang dikehendaki dan setelah itu penyedia dana tidak dapat memasuki lagi harta waqaf.

Jenis Ijarah ini jelas adalah kasus khusus Ijarah yang berakhir dengan penyewa memiliki bangunan dengan kebaikan menjadi pemilik tanah yang dibangun. Izin yang diberikan mungkin juga permanen atau sepanjang usia proyek misalnya sepanjang usia ekonomi dari proyek, Pengelola Harta Waqaf menggunakan sebagian pendapatan jika ini sebuah waqaf investasi untuk membayar sewa kepada penyedia dana.

4)Mudharabah oleh Pengelola Harta Waqaf dengan penyedia dana.

Model Mudharabah dapat digunakan oleh Pengelola Harta Waqaf dngan asumsi peranannya sebagai pengusaha (entrepreneur = mudharib) dan menerima dana likuid dari lembaga pembiayaan untuk mendirikan bangunan di tanah waqaf atau untuk membor sebuah sumur minyak jika tanah waqaf itu menghasilkan minyak. Manajemen akan tetap berada di tangan Pengelola Harta Waqaf secara eksklusif dan tingkat bagihasil ditetapkan sedemikian rupa sehingga menutup biaya usaha untuk manajemen sebagaimana juga penggunaan tanahnya.

IDB telah mengembangkan model ini dalam bentuk penyertaan modal (musyarakah) yang semakin berkurang (declining participation) dari Dana Waqafnya. Contoh declining participation project IDB adalah pembangunan Al-Ta’awoon Commercial Center Project di United Arab Emirates sebesar US$. 18,34 juta dan gedung bertingkat tinggi untuk komersial diatas tanah waqaf di Kuwait yaitu Awkaf Commercial Building senilai US$. 12,35 juta dengan sistem bagihasil.

5)Model pembiayaan berbagi Kepemilikan.

Model pembiayaan kepemilikan dapat dipergunakan apabila dua pihak secara individual dan bebas memiliki dua benda yang berkaitan satu sama lain seperti misalnya masing-masing memiliki separoh dari sebidang tanah pertanian tanpa mempunyai perjajian kemitraan secara formal. Berbagi kepemilikan bukanlah suatu model kemitraan karena di dalam kemitraan kedua pihak secara umum memiliki harta di dalam kemitraan sesuai dengan bagian mereka dalam modal pokok. Sedang pada berbagi kepemilikan kita berhadapan dengan kekayaan yang berbeda yang masing-masing dimiliki secara utuh dan individual oleh suatu pihak yang bebas, dan hubungan mereka ditentukan dalam Fiqf oleh apa yang disebut Syarikat Al Milk yang sangat berbeda dengan Syarikat Al Aqd yang diterapkan pada kemitraan.

Operasional formal dari berbagi pemilikan adalah sebagai berikut :

            Pengelola Harta Waqaf mengizinkan lembaga pembiayaan untuk mendirikan sebua gedung (atau menggali sebuah sumur minyak dan memasang alat penyuling). Masing=masing pihak memiliki secara bebas dan terpisah kekayaan dan mereka setuju untuk membagi hasil yang diperoleh diantara mereka.

            Fiqh dari Syarikat Al Milk menyatakan bahwa masing-masing pihak bertanggung jawab untuk mengelola kekayaannya sendiri. Oleh karena itu didalam model pembiayaan ini Pengelola Harta Waqaf dan lembaga pembiayaan dapat bersepakat berbagi menajemen atau menugaskannya kepada pihak lain. Jelas didalam menetukan rasio pembagian hasil (output), pihak yang mengelola diberikan tambahan prosentase sebagai konpensasi dari usahanya.

            Pada model pembiayaan ini, konpensasi manajemen dapat ditetapkan dalam jumlah uang tertentu atau suatu proporsi hasil (output), dan pemilik juga sepakat atas pembagian pendapatan kotor atau bersih diantara mereka secara proposional dengan kepemilikan mereka. Lebih lanjut, karena lembaga pembiayaan kerpakali menghendaki keluar dari kepemilikannya pada saat tertentu dimasa depan, para pihak dapat menyetujui penjualan kekayaan penyedia dana pada waqaf dan menggunakan sebagian dari hasil bagian waqaf sebagai pembayaran untuk harganya.

6) Model Bagi hasil (Output).

Model bagihasil adalah suatu kontrak dimana satu pihak menyediakan harta tetap seperti tanah untuk yang lain dan berbagi hasil (output) kotor diantara keduanya atas dasar rasio yang disepakati. Model pembiayaan ini didsarkan atas Muzara’a dimana pemilik tanah menyediakan tanah (dan mungkin juga maesin) kepada petani. Dalam bagi hasil, tanah dan manajemen tidak dapat disedikan oleh pihak yang sama.

            Dalam model pembiayaan bagihasil, waqaf menyediakan tanah dan harta tetap lainnya yang dimiliki waqaf, sedang lembaga pembiayaan menyediakan biaya operasional dan manajemen. Lembaga pembiayaan dapat juga menyediakan sebagian atau seluruh mesin sepanjang tanah disediakan oleh pihak non-manajemen sesuai dengan persyaratan Muzara’a. Model ini dengan demikian cocok untuk lembaga pembiayaan yang menghendaki mengambil tanggung jawab manajemen, sedang Pengelola Harta Waqaf mengambil posisi sebagai mitra tidur. Ini menjadi salah satu dari model dimana manajemen secara eksklusif akan berada ditangan lembaga pembiayaan.

IDB telah mengembangkan model ini dalam bentuk bagihasil (profit sharing) dari Dana Waqafnya. Contoh profit sharing project IDB adalah pembangunan Waqf Commercial Complex di Somali sebesar US$. 4,35 juta, dan pembangunan Waqf of King Abdul Aziz Mosque di Jeddah, Saudi Arabia sebesar US$. 15,80 juta.

7)Model Sewa berjangka panjang dan Hukr.

Model pembiayaan kelembagaan yang terakhir adalah salah satu dimana manajemen juga berada ditangan lembaga pembiayaan yang menyewa harta waqaf untuk periode jangka waktu panjang. Penyedia dana mengambil tanggung jawab konstruksi dan manajemen dan membayar sewa secara periodic kepada Pengelola Harta Waqaf.

            Dalam sub-model Hukr, suatu ketentuan ditambahkan dalam kontrak atas dasar mana lembaga pembiayaan memberikan suatu pembayaran lump sum tunai sebagai tambahan dari mebayar sewa secara periodic. Namun demikian dibawah kondisi pasar yang adil, total nilai sekarang (total present value) dari hasil (return) kepada waqaf dalam Hukr dan dalam sewa berjangka panjang harus kurang lebih sama.

5. Kesimpulan.

Harta waqaf pertama kali dalam sejarah Islam adalah berupa tanah kebun yang ditinggalkan Bani Nadhir.

Harta waqaf yang pertama kali mempunyai dua sifat (karakter) yaitu secara alami awet (durable) dan bentuknya hampir seluruhnya berupa harta tetap seperti tanah dan bangunan.

Dalam pandangan ahli fiqih mashab Hambali, bentuk harta gerak tidak cocok untuk dijadikan harta waqaf, sedangkan ahli fiqih mashab lainnya membolehkan bentuk harta gerak asal saja harta itu dapat dijadikan tahan lama (durable)

Dana Waqaf dapat dibentuk melalui kelebihan hasil pengelolaan harta waqaf, dibentuk melalui sumbangan negara-negara OKI, dialihkan dari pendapatan bunga bank konvensional, dan mobilisasi dana masyarakat dalam bentuk Waqaf Tunai yang disimpan sebagai deposito mudharabah.

Secara konsepsional proyek waqaf dapat dibedakan menjadi dua katagori, yaitu : proyek penyedia layanan seperti proyek sekolah gratis bagi yang tidak mampu, dan proyek penghasil pendapatan seperti pusat pembelanjaan yang menghasilkan sewa.

Proyek yang layak untuk penanaman modal adalah yang dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari biaya investasi dan pemeliharaannya.

Inti dari pembiayaan harta waqaf adalah adanya dua jenis harta yang bergabung kedalam satu proyek untuk meningkatkan pelayanan dan melestarikan pelayanan harta waqaf itu.

Inovasi baru pembiayaan proyek waqaf berupa dana dari masyarakat yang tidak ditanamkan langsung kedalam harta waqaf berupa harta tetap tetapi diinvestasikan kedalam bentuk “dana abadi” berupa deposito mudharabah pada bank syariah.

Dengan memperhatikan sifat harta waqaf, maka ada lima model pembiayaan rekonstruksi harta waqaf secara tradisionil, yaitu : Pinjaman, Hukr (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran lump sum yang cukup besar dimuka), Al-ijaratain (sewa dengan dua pembayaran), menambah harta waqaf baru, dan penukaran penggati (subsitusi) harta waqaf.

Ada empat model pembiayaan baru untuk proyek waqaf secara institusional, yaitu. : Model Murabaha, Model Istisnaa, Model Ijarah, dan Model Mudharabah. Sebagai tambahan ada juga yang disebut Model Berbagi Kepemilikan atau Syariat Al Milk, Model Bagi hasil (Output), dan Model Bagi hasil (Output).

Dari uraian diatas tidak dketemukan investasi harta waqaf dari Dana Waqaf, yang dilakukan tidak bersentuhan dengan harta tetap waqaf.

Daftar Rujukan :

Zarka, Muhammad Anas, Financing and Investment in Awqaf Projects : A Non-technical Introduction, Islamic Economic Studies, IRTI, June 1994.

Kahf, Monzer, Financing the development of Awqaf Property, IRTI, March 1998.

Perwataatmadja, Karnaen A., Mobilisasi Dana Ummat untuk Pengembangan  Sarana Prasarana Sekolah Umum Swasta Islam, Jakarta, Maret 1999.

M. A. Sabzwari, Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Nabi Muhammad SAW., dalam buku Bunga Rampai Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Penyusun Adiwarman Azwar Karim, M.A. International Institute of Islamic Thought, Jakarta, September 2001.

IDB Annual Reports : 1408H, 1417H, 1420H, 1421H.


Disajikan pada Workshop IIIT Indonesia tanggal 8 Januari 2002, di Wisma Haji, Batam Centre Pulao Batam.

M. A. Sabzwari, Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Nabi Muhammad SAW., dalam buku Bunga Rampai Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,  Penyusun Adiwarman Azwar Karim, M.A. International Institute of Islamic Thought, Jakarta, September 2001, halaman 31

Muhammad Anas Zarqa, Financing and Investment in Awqaf Projects : A Non-technical Introduction, Islamic Economic Studies, Vol. 1, No. 2, Muharram 1415H (June 1994), halaman 56

Bersamaan dengan dibentuknya Fiqh Academi sebagai lembaga pengawas syariah internasional dengan RESOLUTION No. 8/3-C(IS) dibentuk pula Dana Waqf dari sumbangan negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dengan RESOLUTION No. l/3-C(IS) dalam Konferensi Puncank OKI ke-3 di Mekkah Al Mukarramah, 19-22 Rabi ‘ul Awaal 1401H / 25-28 Januari 1981.

Menurut IDB Thirteenth Annual Report (1408H) halaman 228, IDB mengelola dana waqaf sebesar US$. 321,5 juta.

IDB Annual Report 1417 H (1996-1997), halaman 176.

Ibid, Muhammad Anas Zarqa, halaman 56

Monzer Kahf, Financing the Development of Aqaf Properti, Irti, Kuala Lumpur, halaman 13-38

Musyarakah merupakan turunan dari mudharabah.

Perwataatmadja, Karnaen A., Mobilisasi Dana Ummat utukK Pengembangan  Sarana Prasarana Sekolah Umum Swasta Islam, Jakarta, halaman 4-5

IDB Thirteenth Annaul Report 1408H (1987-1988), halaman 193, 197


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: