Problem Psikologis Generasi Muda Indonesia

Problem Psikologis Generasi Muda Indonesia dalam Masa dan Pasca Multikrisis Bangsa

Hamdi Muluk
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
Sering dipertanyakan kepada saya; “Apakah ada dampak yang serius dari multikrisis yang dialami bangsa Indonesia selama lima tahun terakhir ini terhadap penduduk Indonesia dan khususnya generasi muda Indonesia ?” Jawabannya tentu saja ada, tapi seberapa parah, dan kelompok-kelompok siapa saja yang paling menderita oleh karena krisis tersebut ? Pertanyaan tersebut seharusnya perlu dieksplorasi lebih jauh, misalnya dengan mengadakan serangkain penelitian-penelitian empirik untuk menjawab permasalahan tersebut. Sejauh ini penulis tidak mempunyai penelitian, namun catatan terhadap beberapa pengamatan dapat dikemukakan disini.
Pertanyaan lainnya apakah ada problem-problem generasi muda yang tidak terkait dengan adanya multikrisis bangsa, artinya ada atau tidak adanya krisis, persoalan tersebut tetap saja ada.
Seperti yang telah kita ketahui sejak pertengahan tahun 1997, Indonesia di dera krisis perekenomian – yang sebenarnya adalah akumulasi persoalan di masa lalu – yang memuncak seiring dengan terjadinya krisis regional di hampir semua belahan asia. Krisis ditandai dengan menurunnya secara drastis nilai tukar rupiah tehradap dollar, sehingga membuat kinerja perekonomian Indonesia yang banyak mengandalkan utang dalam dollar, tapi pemasukan dalam rupiah menjadi “collapse”. Kondisi perekonomian yang “sempoyongan” ini merambah kesemua sektor; likuidasi beberapa bank,  penutupan beberapa perusahaan, PHK besar-besaran, harga-harga sembako melonjak. Krisisi ekonomi (Krismon) ini mau tak mau memicu krisis sosial; kriminilitas melonjak, kekerasan kolektif meningkat. Krisis sosial juga memicu krisis politik; Soeharto mulai kehilangan legitimasi politik. Puncak dari segala “kegaduhan sosial” ini berujung dengan peristiwa-perisitiwa kekerasan politik menjelang (peristiwa semanggi I) dan setelah mundurnya Soeharto dari kursi Presiden tangggal 21 Mei 1998 (peristiwa semanggi II), dan beberapa peristiwa kekerasan lainnya yang umumnya terjadi dalam latar belakang perebutan kekuasan politik.
Pasca jatuhnya Soeharto, dan peralihan pemerintahan pada B.J. Habibie sebagai presiden, sempat membuat harapan banyak orang (walaupun sebagian orang tetap mempersoalkan keabsahan pengalihan kekuasan tersebut) menaruh harapan yang berlebih-lebihan. Harapan yang berlebihan – setelah lama terkekang dalam era Soeharto – diekspresikan dengan pelbagai tingkah laku yang tidak lagi terkontrol, makanya munculnya istilah “euphoria reformasi”.  Semua orang sepertinya sudah tidak sabar, semua orang kepingin muncul, semua orang sepertinya ingin memaksakan kehendaknya masing-masing, mungkin dengan dalih “bahwa kehendak kami selama ini tidak pernah teraspirasikan semasa masa rezim Soeharto”. Demonstrasi dan ujuk kekuatan (masa = otot ?) mulai jadi modus yang digemari, bukan lagi argumentasi yang masuk akal. Celakanya, rezim transisi dari Soeharto ke Habibie – yang nota bene sebenarnya masih wajah lama /“status quo” – justru adalah rezim yang “bebal” yang tidak cekatan mengakomodasi aspirasi rakyat yang dilanda deman “euphoria reformasi” itu. Justru yang terjadi adalah serangkaian ‘defense mechanism’ oleh penguasa, yang malah menyulut kemarahan kelompok-kelompok progressif radikal yang sudah tidak sabar melihat perubahan yang lebih radikal.
Banyak orang masih berharap, bahwa era Habibie hanyalah era transisi yang akan mengantar Indonesia ke pemantapan rezim yang dicapai lewat Pemilu yang demokratis, mudahan-mudahan stelah pemerintahan yang demokratis terpilih semua kekacauan sosial-poltik-ekonomi-budaya ini teratasi. Harapan ini ternyata tidak secerah itu, Presiden Habibie lewat kendaraan Golkar – yang sebenarnya lebih baik dibubarkan – ternyata masih memberikan perlawanan. Banyak kekerasan politik terjadi dikarenakan konflik antara yang mau mempertahankan Habibie dan yang ingin Habibie cukup sampai di sini saja. Pemilu 1999 berhasil digelar dan diklaim sebagai pemilu pertama setelah 1955 yang demokratis, luber dan jurdil. Harapan kembali timbul dengan dianggap telah selesainya soal Habibie, namun ternyata belum. Peta hasil perolehan Pemilu 1999 memperlihatkan “anomali” , kekuatan lama (Golkar) ternyata masih memperoleh suara kedua, sementara kekuatan reformasi terpecah antara PDI (perolehan suara pertama), PPP, PKB, PAN, PK, PBB dan beberapa partai kecil lainnya. Konstelasi suara yang seperti ini tidak membuat kekuatan reformasi (sementara kita asumsikan dulu, bahwa diluar Golkar adalah kekuatan reformasi) menjadi solid berhadapan dengan kekuatan lama. Bahkan anomali ini dipersulit dengan mulai adanya “persaingan” justru diantara kekuatan reformasi itu sendiri. Akibatnya hasil pemilu “terpaksa” menghasilkan pola kompromistis dengan kekuatan lama-lama. Abdurrahman Wahid yang partai pendukungnya (PKB hanya memperoleh sekitar 10%), lewat proses-proses lobi-lobi politik yang aneh berhasil menjadi presiden RI, sementara Megawati sebagai pemenang pemilu (PDI 35 % suara) hanya kebagian kursi wakil presiden, semnetara “the king maker” Amien Rais kebagian kursi ketua MPR, sementara kekuatan lama Golkar lewat ketuanya Akbar Tanjung memperoleh jabatan ketua DPR.
Sementara Abdurraman  Wahid tidak punya pilihan lain, selain membentuk kabinet pelangi sebagai konsekuensi dari kompromi politik yang telah menghantar-kan dia menjadi presiden. Awal pemerintahan Aburrahman wahid yang kerap di panggil Gus Dur ini sepertinya mulai menjanjikan arah pemuliah. Rupiah mulai menguat, masyarakat mulai beripikir ke arah perbaikan ekonomi, tidak cawe-cawe lagi dalam euphoria politik. Namun kondisi ini hanya bertahan sebentar. Kepribadian Gus Dur yang sebenarnya dari “sononya” adalah berasal dari kultur ‘dominansi-kharismatik-kultus-otoritarian”, maksudnya ia dilahirkan dalam struktur masyarakat yang mengkultuskan pemimpin yang terlahir secara turun temurun, dan mendapat-kan karismatiknya secara genealogis, dan membuat ia bisa menjadi figur dominan dan bisa otoriter juga. Celakanya, dalam konteks administrasi pemerintahan, Gus Dur seharusnya menempatkan dirinya sebagai manajer atau administrator, bukan pemimpin keagamaan. Lemahnya “administrator leadership” membuat suasana kerja di kabinetnya tidak lagi kondusif, suara ketidakpuasan mulai berjangkit ke partai asal dari mana mentri-mentriya diangkat, termasuk dari wakil presidennya sendiri. Gus Dur lupa bahwa ia bukan presiden yang diangkat langsung oleh rakyat, tapi ia lebih mirip “presiden” dalam pengertian seperti cara parlementer. Ia menjadi presiden setelah diusung ramai-ramai oleh anggota parlemen. Ketika dukungan partai-partai terhadapnya mengendor, pada saat itulah kejatuhannya tidak terhindarkan lagi. Terjadi lagi keributan politik besar-besaran lagi menjelang dan setelah kejatuhan Gus Dur. Keributan politik (juga disertai kekerasan disana-sini) sebenarnya bersumber dari lemanya sistem ketatanegaraan kita yang mengatur bagaimana sistem perpolitikan diatur. Semenjak peralihan dari Sohearto ke Habibie, kita sibuk berdebat soal keabasahan konstitusional dari proses tersebut. Hal tersebut terulang lagi ketika Gus Dur ingin “digusur” dari kursi kepresidenannya. Masyarakat terbelah lagi, lagi-lagi karena ketidakjelasan aturan main.
Syukurlah – kata sebagian orang, Setelah Gus Dur lengser tidak terjadi perang saudara seperti yang sebelumnya sempat dikawatirkan banyak orang. Namun walaupun tidak terjadi banjir darah, paling tidak kita sudah membuang-buang waktu selama kurang lebih 2 tahun hanya untuk “bertikai soal-soal yang itu-itu juga”. Momentum perbaikan perekonomian lewat begitu saja, sementara negara tentangga kita (korea, malaysia, thailand) yang juga ikut terkena krisis ekonomi tahun 1997 sudah mulai pulih. Akhirnya sampai juga kesadaran di antara elit politik kita bahwa pertikaian politik ditengah ketidak-jelasan sistem ketatanegaraan hanya akan membuang-buang waktu. Akhirnya ada semacam “silent agreement” diantara elit politik, bahwa Megawati “dijamin” tidak akan digoyang sampai pemilu 2004, demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Sepertinya kita sudah mulai berhenti dari “pertengkaran politik” dan mulai sungguh-sungguh membangun basis perekomian yang kuat. Namun kenyataan tidaklah seoptimis yang ktia banyakan. Optimisme tetap optimisme, kenyataan ya tetap kenyataan. Kenyataannya, sebagai buah pertikaian yang tidak perlu, pemulihan perekonomian tertunda selama kurang lebih 4 tahun. Dan apa yang terjadi selama empat tahun tersebut ternyata adalah akumulasi persoalan yang kait-mengakit, tali-temali antara persoalan ekonomi (bangkrutnya hampir sebagain besar penyokong ekonomi, meningkatnya jumlah orang miskin, pengangguran dimana-mana).
Dampak dari persoalan ekonomi ini merembet menjadi persoalan sosial; meningkatnya kejahatan, berkurangnya solidaritas sosial, konflik sosial sebagai akibat kesulitan hidup yang meningkat, kepercayaan antara sesama sudah hilang. Merebaklah konflik sosial di mana-mana antar etnik-agama (Ambon, Poso, Kalimantan) atau antar komunitas (matraman). Sementara itu konflik vertikal antara daerah dengan pemerintahan pusat (Aceh, Papua) juga meningkat. Juga konlik antar elit politik “dibawah permukaan” tampaknya tidaklah mereda. Momentum pemulihan ekonomi, bahkan sampai saat ini tampaknya semakin menjauh seiring dengan runtuhnya kepercayaan internasional terhadap keamanan Indonesia dengan seringnya peristiwa peledakan bom di mana-mana (terakhir di Bali).
Sementara itu penyakit-penyakit sosial yang relatif tidak terkait dengan krisis ekonomi-politik akhir-akhir ini seakan-akan membonceng keadaan ini dengan menunjukkan peningkatan pula, seperti: penyalahgunaan narkoba, perjudian, seks bebas, minuman keras dsb. Namun kalau kita lihat penyakit sosial ini sebenarnya kenaikannya sedikit banyak ada juga sumbangan krisis ekonomi, misalnya banyak orang yang kehilangan pekerjaan tergiur menjadi pengedar narkoba.
Selain itu dampak lanjutan dari krisis multi dimensi ini adalah kemerosotan akhlak dan moral di tingkat Publik (saya mengasumsikan kemerosotan lebih parah di arena publik, sementara di arena Private, misalnya: diri pribadi atau keluarga misalnya masih tidak separah kondisi kehidupan publik). Tingkah laku publik kita menunjukan kemerosotan itu: rasa malu dan bersalah sudah tida ada lagi ketika dengan terangan-terangan seseorang melanggar aturan sosial (KKN, melanggar prosedur, manipulasi, dsb). Atau bisakah kita jumpai kesantunan dalam setting sosial ? Semua saling berebut, saling menindas, mau menang sendiri, tidak ada lagi toleransi satu sama lain ?
Dalam arena kebudayaan kondisinya juga sangat menyedihkan. Lihatlah betapa kita tidak lagi punya orientasi nilai yang jelas, ke barat tidak (dengan meniru etos kerja, prestasi, otonomi individu yang kuat dan berkarakter), ke timur tidak pula (mana etos gorong royong yang kita bangga-banggakan itu ?) Yang ada hanyalah etos memburu kesenangan, budaya instant, konsumtifisme yang meningkat, budaya “kulit-kulit”. Lihatlah betapa semua itu tercermin dengan indahnya dalam sinetron-sintron kita yang setiap malam memborbardir kesadaran anak-anak kita ? Mengutip keluhan salah seorang budayawan kita  “mau dibawa kemana kebudayaan kita ini ?” Apakah ini secara psikologis mencerminkan gejala “pelarian” dari kondisi riil yang tidak mampu kita atasi ?
Dengan latar belakang kondisi Indonesia seperti itu pertanyaan yang tersisa adalah: “Seberapa parahkan kondisi ini membawa pengaruh terhadap generasi muda bangsa Indonesia saat ini ?” Mungkin jawabannya harus kita renungkan jauh menukik kedalam hati kita masing. Marilah kita lihat sekeliling kita, mengingat kita tidak punya data penelitian yang empirik tentang ini. Namun sinyalemen dari forum peristiwa Hari Kesehatan Jiwa sedunia 10 Oktober 2002 kemarin, membuat nada pesismistik lebih menyembul ketimbang optimistik, diperkirakan sedikitnya 20 juta penduduk Indonesia (terbanyak adalah generasi muda) berjiwa kurang sehat (mulai dari yang paling ringan sampai yang berat). Kondisi rapuhnya kesehatan jiwa disebabkan oleh rapuhnya ketahanan mental sebagai akibat meningkatnya stressor psiko-sosial sebagai akibat krisis multi dimensi yang berkepanjangan. Meningkatnya stressor psiko-sosial tidak sebanding dengan tingkat ketahanan mental dan tersedianya coping yang memadai terhadap persoalan tersebut.
Tidak memadainya coping tersebut mengingat sumber persoalan yang merupakan faktor stressor psiko-sosial tersebut lebih banyak bersumber pada variarbel makro-strutural seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya; runtuhnya perekonomian, bangunan politik yang rentan instabilitas, ketiadaan Social Capital sebagai jaringan tali temali dengan persoalan ekonomi-politik, kebudayaan sebagai “bangsa yang baru keluar dari tindasan penjajah” tidak memiki basis yang jelas, merupakan sumber stressor psiko-sosial,dan merupakan sumber persoalan sosial yang akut.
Postcript
Sebagai kesimpulan dari pemaparan diatas dapat kita katakan masa depan Indonesia terletak pada generasi muda. Namun generasi muda Indonesia saat ini harus berhadapan dengan persoalan-persoalan sosial yang akut sebagai akibat dari krisis multi dimensi yang berkepanjangan. Bagaimanapun masa depan harus diselamatkan, namun persoalan pelik harus kita hadapi, dan terutama dari perspektif psikologi. Dari mana kita harus mulai membenahi persoalan ini, karena sumbernya dari persoalan-persoalan sosial-ekonomi-politik. Bisakah psikologi yang nota bene ilmu yang bergerak pada tataran perilaku individu berespons dan menjawab tantangan yang berada pada wilayah makro-struktural ? (sumber stressor psiko-sosial berada pada wilayah ini) . Mari kita diskusikan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: